Demak,Faktakuat.com – Nutrition Officer UNICEF Wilayah Jawa, dr. Karina Widowati, MPH, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan secara daring saat dirinya menjadi nara sumber dalam kegiatan Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) tingkat Kabupaten Demak, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Lantai III, Rabu (15/04/2026).
Dalam paparannya, dr. Karina menjelaskan bahwa RAD-PGBPSDL merupakan instrumen penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pangan dan gizi.
“RAD-PGBPSDL menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang program pangan dan gizi yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD, Renstra OPD, hingga RKPD,” katanya.
Dalam penyusunan RAD-PGBPSDL mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024, yang mendorong percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
Lebih lanjut, dr. Karina menekankan bahwa pendekatan yang digunakan dalam RAD-PGBPSDL bersifat multisektoral dengan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim atau dikenal dengan nexus pangan, gizi, dan iklim.
“Ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari sisi produksi, tetapi juga mencakup akses, distribusi, dan stabilitas pangan. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi sistem pangan,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam penyusunannya, RAD-PGBPSDL didasarkan pada analisis situasi yang komprehensif. Analisis tersebut mencakup beberapa aspek utama, antara lain risiko perubahan iklim, produksi dan ketersediaan pangan, akses dan distribusi, kerentanan sosial dan gizi, serta kapasitas ketahanan daerah.
Sebab hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan indikator kinerja daerah yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. (Agung).
