JEMBER – Gelombang penolakan terhadap penyegelan rumah warga di kawasan Jalan Mawar, Kabupaten Jember, memuncak. Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Topi Bangsa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember, Kamis (13/2/2026).
Aksi dipimpin oleh Suwantoro selaku koordinator lapangan Topi Bangsa, organisasi yang diketahui diketuai Gus Baiqun. Dalam orasinya, massa menuntut agar KAI Daop 9 Jember menghentikan penyegelan rumah warga yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kita ini negara hukum. Kalau memang sudah ada putusan pengadilan yang inkrah, silakan dijalankan. Tapi kalau belum ada, jangan bertindak sewenang-wenang,” tegas Suwantoro di hadapan massa aksi.
Sengketa Masih Berproses
Menurut massa aksi, hingga saat ini belum terdapat surat perintah eksekusi dari pengadilan maupun kejaksaan. Mereka menilai status lahan masih dalam proses sengketa hukum sehingga tindakan penyegelan dianggap prematur.
Suwantoro menyebut sebagian warga telah menempati rumah tersebut selama lebih dari 40 tahun, bahkan ada yang mencapai 43 tahun. Beberapa di antaranya disebut memiliki keterkaitan historis sebagai pegawai maupun pensiunan di lingkungan perkeretaapian.
“Mereka bukan pendatang baru. Ada sejarah panjang, ada bukti. Tiba-tiba disegel tanpa ganti rugi dan tanpa negosiasi. Ini bentuk ketidakadilan,” ujarnya.
“Saya Bertanggung Jawab 100 Persen”
Dalam pernyataan yang disambut sorak dukungan massa, Suwantoro menyatakan dirinya bertanggung jawab penuh atas aksi pembukaan segel rumah warga yang dianggap tidak sah secara hukum.
“Hari ini kita bergerak menyelamatkan warga Jember. Kalau ini dibiarkan, besok bisa jadi rumah kita yang disegel. Saya bertanggung jawab 100 persen atas aksi ini,” katanya lantang.
Massa juga mendesak manajemen KAI Daop 9 Jember untuk membuka ruang dialog dan mengedepankan musyawarah selama proses hukum masih berjalan.
Harapan kepada Pemerintah Pusat
Dalam orasinya, Suwantoro turut berharap pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dapat memperhatikan persoalan tersebut dan memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat kecil.
“Rakyat yang utama. Jangan sampai negara yang seharusnya memakmurkan rakyat justru dianggap menindas rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan dalam suasana tertib dan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KAI Daop 9 Jember terkait tuntutan massa.
Masyarakat berharap sengketa ini dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan mengedepankan dialog guna mencegah konflik sosial yang lebih luas di Kabupaten Jember.
Pewarta: Slamet Raharjo
Editor: Redaksi Faktakuat.com
