SEMARANG – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Kholik menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mempertimbangkan kenaikan anggaran bahan makanan dalam setiap porsi.
Kholik mengusulkan agar anggaran bahan makanan MBG yang selama ini berada di kisaran Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi dapat dinaikkan menjadi sekitar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per porsi.
Usulan tersebut disampaikan menyusul munculnya kasus dugaan keracunan massal yang terjadi di SMKN 6 Semarang. Peristiwa tersebut dilaporkan menyebabkan lebih dari 700 siswa mengalami keluhan kesehatan dan kemudian menjadi sorotan terhadap pelaksanaan serta kualitas makanan dalam program MBG.
Menurut Abdul Kholik, peningkatan anggaran perlu dipertimbangkan agar penyedia makanan memiliki ruang yang lebih memadai untuk menyediakan bahan pangan dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik.
“Anggaran Rp10 ribu untuk satu porsi dinilai masih terlalu minim jika harus memenuhi standar makanan bergizi dengan bahan berkualitas,” demikian inti pandangan Kholik terkait kebutuhan evaluasi anggaran MBG.
Ia menilai program MBG merupakan program strategis yang menyangkut kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Karena itu, aspek keamanan pangan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama.
Kholik juga mendorong pemerintah tidak hanya mengevaluasi besaran anggaran, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kasus dugaan keracunan makanan tidak kembali terjadi di sekolah-sekolah penerima manfaat MBG.
“Jangan sampai tujuan baik dari program MBG justru terganggu akibat persoalan kualitas dan keamanan pangan. Keselamatan serta kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas,” menjadi penekanan dalam sorotan tersebut.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat agar makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus aman untuk dikonsumsi.
Kasus di SMKN 6 Semarang menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat sistem pengawasan serta memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di setiap satuan pelayanan.
Dengan adanya evaluasi dan kemungkinan peningkatan anggaran, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya dari sisi kuantitas makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas, kandungan gizi dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Pewarta : Tim / Red
