Demak, Faktakuat.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaannya menjadi representasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan memastikan jalannya pemerintahan desa berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Secara umum, BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislasi di tingkat desa. Dalam praktiknya, BPD memiliki beberapa tugas utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Salah satu tugas utama BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
Dalam hal ini, BPD berperan sebagai mitra sekaligus pengawas agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, BPD juga bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Aspirasi tersebut bisa berupa usulan pembangunan, keluhan pelayanan publik, hingga persoalan sosial yang terjadi di lingkungan desa. Aspirasi ini kemudian dibahas dalam forum resmi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Fungsi pengawasan juga menjadi bagian penting dari tugas BPD. Lembaga ini berwenang mengawasi kinerja kepala desa, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya.
Di samping itu, BPD memiliki kewajiban menjaga nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan peran tersebut, BPD diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Sinergi yang baik antara BPD dan kepala desa dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Ke depan, optimalisasi peran BPD menjadi penting, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas anggota BPD serta peningkatan pemahaman terhadap regulasi menjadi langkah yang perlu terus didorong agar fungsi pengawasan dan representasi masyarakat dapat berjalan maksimal.
Sumber berita.Bambang. SH,.
Editor: Adhi W
Wartawan: Darwan.
