JAMBI — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni angkat bicara mengenai alasan dirinya bersama Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) tidak turut dalam rombongan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertanyaan tersebut disampaikan wartawan saat Raja Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Jambi, Selasa (25/8/2026).
Raja Antoni menjelaskan, kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah wilayah terdampak karhutla lebih difokuskan pada penguatan dukungan operasional bagi TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Penguatan tersebut antara lain berupa penambahan personel serta dukungan peralatan, termasuk helikopter untuk operasi water bombing.
“Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatera fokus untuk menambah kekuatan, penambahan personel dan peralatan seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” kata Raja Antoni.
Meski tidak berada dalam rombongan Presiden, Raja Antoni memastikan komunikasi dengan Presiden Prabowo tetap berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas di lapangan sesuai arahan dan perintah Presiden.
“Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif. Saya turun ke Riau, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan hari ini di Jambi ada seizin dan atas perintah beliau,” ujarnya.
Raja Antoni diketahui telah melakukan peninjauan ke sejumlah wilayah yang terdampak karhutla, di antaranya Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta sejumlah wilayah lainnya.
Dalam kunjungannya, Menhut juga memastikan instruksi Presiden Prabowo terkait penanganan karhutla dilaksanakan secara maksimal di lapangan.
Ia turut mengecek kesiapan personel, penanganan titik api, serta koordinasi antarinstansi dalam upaya mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
Dengan pembagian tugas tersebut, pemerintah memastikan penanganan karhutla tetap berjalan secara terpadu, baik melalui penguatan operasi di lapangan maupun dukungan pemerintah pusat terhadap aparat yang berada di wilayah terdampak.
Pemerintah juga terus mendorong langkah cepat dan terukur untuk mengendalikan titik api serta mencegah dampak karhutla semakin meluas.
Pewarta : Tim/ Red
