GROBOGAN, FAKTAKUAT.COM – Dugaan praktik penggelembungan atau mark-up harga bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan terjadi di salah satu SPPG di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Pelaksanaan program ini melibatkan pengadaan bahan baku pangan dalam jumlah besar yang bersumber dari anggaran negara sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan dalam proses pengadaannya.
“Iya benar oknum Kepala SPPG diduga naikkan harga sampai Rp 500 ribu,” kata salah seorang narasumber yang enggan identitasnya disebut, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, salah satu modus yang digunakan ialah dengan memalsukan catatan harga pembelanjaan.
Tentunya, bukti pembelian seperti bon atau kuitansi tidak bisa menjamin kebenaran harga yang tercatat.
Penyelewengan ini mulus dilakukan lantaran pihak mitra dapur disebut tidak pernah dilibatkan oleh Kepala SPPG dalam proses pengadaan bahan baku dan sebagainya.
“Diduga Kepala SPPG insial RS dan akuntannya terlibat. Mitra tidak pernah terlibat dalam hal apapun. Sudah beberapa bulan praktik ini dilakukan. Kami minta diproses hukum. Oknum seperti inilah yang merusak program MBG,” tegasnya.
Dugaan penggelembungan harga tersebut, sambung dia, terlihat dari dari salah satu bukti nota pembelian harga beras premium yakni Rp 15.600 per kilogram, namun dalam laporan keuangan BGN naik menjadi Rp 17.000 per kilogram. Padahal beras yang dibeli sehari mencapai 75 kg.
Dalam informasi yang dijabarkan, narsum memberikan contoh nota laporan ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan nota resmi asli dari penjual atau penyuplai bahan baku MBG.
Selain mark up harga beras, harga minyak, dan tepung juga jadi sasaran.
“Kepala SPPG dan akuntansi harus dipecat, jadi Mitra tidak tahu apa-apa soal operasional SPPG. Nota dan lain-lain Mitra juga tidak mengetahuinya,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah adalah Siti Farida, menjelasksn bahwa SPPG seharusnya lebih mengutamakan akutabel, transparan, dan efektif.
Menirutnya BGN saat ini sudah sangat terbuka terkait adanya hal di SPPG jadi sudah cukup baik pelayanannya.
“Sehingga petugas atau mitrs sehsrusnya cukup menjaga kualitas gizi MBG menjadi hal utama jadi prinsipnya harus melakukan yang terbaik buat generasi bangsa.
Tetap akutabel, transparan, dan efektif,” tandasnya saat dihubungi.
Melihat kondisi ini, beberapa orangtua siswa mengaku miris.
Menurut mereka, harga menggelembung namun produk yang dihasilkan tak maksimal dan perlu pembenahan tampilan, rasa dan konsistensi kualitas pangan.
Bahkan, ketakutan para orangtua murid ini mengacu pada kualitas bahan baku jangan berdampak buruk pada penerima manfaat MBG.
“
Miris karena anggaran MBG cukup besar dan rincian kenaikan harga sampai ratusan ribu per hari. Sebulan berapa? Belum dihitung setahun berapa? Kami orangtua senang anak dapat MBG tapi tetap jaga konsistensi kualitasnya juga,” ujar Lia ibu rumahtangga dua anak setingkat SD ini.
Selain Lia, kondisi serupa juga diungkapkan oleh Atun ibu satu anak yang dudu di bangku SD di Grobogan.
Ia berharap ketelitian, kejujuran dan kualitas MBG terus ditingkatkan.
Jangan sampai nila setetes rusak susu sebelangga akibat dari oknum pencari keuntungan pribadi.
“Jangan rusak kualitas MBG dengan mencari keuntungan berlimpah semata. Tingkatkan kualitas dan jaga generasi penerus dengan gizi yang baik,” ucapnya.
Untuk diketahui, Ombudsman Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan proyek makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ombudsman mencatat, MBG dijalankan tanpa payung hukum yang kuat hingga muncul kejanggalan dalam pengadaannya.
Ombudsman menemukan adanya permasalahan dalam pengadaan bahan baku MBG. Ada dugaan pemalsuan kualitas beras premium di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG di Bogor, Jawa Barat.
Secara sistem, anggaran program MBG relatif sulit dikorupsi. Alasannya, anggaran yang digunakan langsung ditransfer Kementerian Keuangan ke virtual account masing-masing SPPG. Meski begitu, celah penyelewengan anggaran MBG justru terletak pada proses pengadaan bahan baku.
Penyajian menu MBG yang di bawah standar pemorsian menggambarkan adanya banyak permainan dalam pengadaan bahan baku.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri memberikan peringatan keras terhadap temuan dugaan penggelembungan atau mark-up harga bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
(Adhi).
