SEMARANG , 24 Agustus 2026 – Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tegaknya supremasi hukum tanpa mengorbankan hak‑hak konstitusional warga negara, Wisnu Alias Roger, wartawan yang senantiasa berdiri di garis terdepan menjaga ketertiban dan keadilan, menyampaikan permohonan sekaligus kerangka solusi yang terstruktur, komprehensif, dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Rekomendasi ini disusun khusus menyikapi rencana aksi demonstrasi besar pada Kamis, 27 Agustus 2026 di kawasan Gedung DPR‑RI, Senayan dan ketentuan batas keamanan serta jarak yang ditetapkan di sini berlaku WAJIB secara seragam, menyeluruh, untuk seluruh kegiatan unjuk rasa di gedung lembaga negara, instansi pemerintah, serta objek vital di SELURUH WILAYAH INDONESIA. Agar aspirasi rakyat tersampaikan dengan bermartabat, ketertiban umum terjaga, aset negara terlindungi, dan hukum ditegakkan secara tegas namun tetap manusiawi.
Permohonan Khusus Kepada Yang Terhormat Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
*“Dengan segala kerendahan hati serta penghormatan yang setinggi‑tingginya, saya memohon atensi, perhatian, sekaligus langkah‑kebijakan dari Yang Terhormat Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Yang Terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. kiranya Bapak berdua berkenan mengeluarkan perintah resmi dan pedoman baku kepada seluruh jajaran komandan, satuan keamanan, serta kepolisian mulai dari tingkat Pusat, Daerah, sampai ke tingkat Kecamatan di SELURUH Nusantara, agar menerapkan aturan batas jarak, pola pengamanan, perlindungan sarana‑prasarana negara, serta cara menerima aspirasi rakyat persis sebagaimana kerangka yang diuraikan di bawah ini. Hal ini agar tidak terjadi perbedaan pengaturan dari satu daerah ke daerah lain, supaya hukum tegak seragam, batas jelas di mana pun, dan rakyat selalu diperlakukan sama hormatnya di manapun berada.
Pengamanan yang kita susun bukan untuk menakuti rakyat, melainkan menjaga kedamaian agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik, pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan, aset negara terlindungi, dan hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Seluruh rakyat Indonesia mendambakan satu hal: seluruh Tanah Air senantiasa aman, tertib, kondusif, dan berlandaskan hukum yang tegak. Semoga langkah Bapak berdua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa demi Indonesia yang makin adil, makmur, dan bersatu!”*
Wisnu Alias Roger, Wartawan yang berjuang agar hukum tegak, aset terjaga, & negeri selalu damai
Filosofi & Ketentuan Jarak Berlaku Di Seluruh Indonesia
Solusi yang sejati bukan sekadar memasang penghalang fisik, melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara berkeadilan: menegakkan batas hukum tanpa melanggar hak asasi, menjaga ketertiban tanpa menutup ruang aspirasi, melindungi aset negara tanpa bermusuhan dengan rakyat. Keempat hal ini hukum, ketertiban, aspirasi, dan perlindungan aset harus berjalan beriringan; tidak boleh satu mengorbankan yang lain.
KETENTUAN BATAS YANG WAJIB DIPATUHI DI MANAPUN DI INDONESIA:
Batas terluar tempat berkumpulnya massa pendemo berjarak minimal 500 meter dari pagar terluar gedung lembaga negara, DPR/DPRD, kantor pemerintahan maupun objek vital nasional jarak ini berlaku secara seragam di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di batas‑jarak itulah dipasang pagar pembatas, tanda peringatan hukum, sekaligus tempat penyerahan aspirasi; tidak boleh didekatkan lebih lanjut tanpa izin resmi sesuai Undang‑Undang. Pengaturan pagar berlapis, zona pengamanan bertingkat, serta perlindungan sarana dan prasarana yang tertuang di bawah ini juga diterapkan secara seragam dan wajib dipatuhi di setiap lokasi sejenis di tanah air.
Sistem Pengamanan & Penegakan Hukum Terintegrasi Solusi Terbaik dari yang Paling Baik!
(Berlaku untuk Gedung DPR‑RI serta dijadikan acuan baku di seluruh Indonesia)
Lapisan 1 Batas Fisik & Penegakan Aturan Hukum (tepat mulai 500 meter pagar luar gedung)
Dasar hukum: UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 2 Tahun 2002; Keppres 63/2004
1. Pagar pembatas baja berkekuatan tinggi disusun 3 baris berlapis, saling dikunci, penahan tambahan tiap sudut; tanpa kawat berduri menghadap massa tegaskan batas, tahan dorongan tanpa mencederai siapapun
2. Blok beton & penghalang kendaraan berat kokoh di jalan masuk & persimpangan, radius 200 meter gedung, min 50 m sebelum gerbang utama halangi penabrakkan & perusakan
3. Tanda batas hukum yang jelas & terang — garis merah tebal bertuliskan: “BATAS HUKUM – 500 METER DARI OBJEK VITAL NASIONAL / TEMPAT PENYAMPAIAN ASPIRASI BERAKHIR DI SINI”, terlihat siang‑malam sampaikan: ini peraturan negara, bukan kehendak petugas
Lapisan 2 Pengamanan Khusus Area Kendaraan & Parkir
(Prinsip: kendaraan milik rakyat wajib dilindungi dari kerusakan)
4. Penghalang anti‑tabrakan kelilingi area parkir & jalur keluar‑masuk
5. Penutup tahan robek & api melindungi kendaraan dinas
6. Jalur khusus kendaraan negara terpisah pagar pembatas
7. Pindahkan kendaraan yang tidak wajib ada di lokasi ke luar zona aman
8. Atur lalu‑lintas & larang parkir agar tak merusak kendaraan warga tak bersalah sekaligus jalur darurat tetap terbuka
Lapisan 3 – Komunikasi Terbuka & Penerimaan Aspirasi (500 – 200 meter)
(Keterbukaan justru menjaga ketertiban)
9. Pagar kokoh tinggi 2,5 meter lengkap jaring anti‑panjat & anti‑lemparan
10. Wajib dibuka lebar: Titik resmi terima nota aspirasi! Satu jalur tetap terbuka di sisi gerbang, ada pejabat berwenang menerima & memberi tanda terima menutupnya melanggar UU No. 9/1998 & memicu kerusakan
11. Pengeras‑suara dua‑arah sampaikan batas hukum, larangan benda berbahaya, lokasi penyerahan nota, serta seruan menjaga bangunan milik rakyat bersama‑sama
Lapisan 4 Pengawasan Objektif & Pembuktian Hukum
12. CCTV lengkap seluruh sudut, rekaman disimpan minimal 30 hari
13. Pemantauan udara tanpa melanggar privasi warga
14. Siagakan alat pemadam ringan & jalur evakuasi tak boleh terhalang
Lapisan 5 Alat Pelindung Petugas & Penegakan Berjenjang
(Sesuai Perkapolri No. 7 Tahun 2012 bertahap, seimbang, terakhir digunakan kekuatan)
15. Tameng bening agar tetap terlihat wajah menjaga hubungan kemanusiaan
16. Perlengkapan pelindung diri siap namun tak dipasang berlebihan
17. Alat kendali jarak pendek & air‑meriam murni tanpa bahan kimia senjata api hanya di pos cadangan, tak dipajang mengancam massa
Hal‑hal yang DILARANG diganti dengan cara yang sah & aman:
Tutup seluruh gerbang ,Sediakan akses terima aspirasi terbuka
Kawat berduri menghadap rakyat, Pagar kuat namun aman dilengkapi jaring
Kendaraan berjejer tak terlindung ,Dipagar, ditutup atau dipindahkan
Senjata tajam/api di barisan paling depan ,Hadapi dengan perlindungan transparan & sikap terbuka
Tak ada bicara & terima nota,Pintu aspirasi & pejabat penerima WAJIB ADA
Jalur darurat penuh kendaraan Selalu bersih agar aman semua pihak
Jadwal Langkah demi Langkah Berlaku Standar Nasional
23 – 24 Ags: Komunikasi & kesepahaman penyelenggara unjuk rasa tempat berkumpul, batas aman 500 meter, titik terima nota, waktu selesai
25 Ags: Alihkan lalu‑lintas, pindahkan kendaraan tak perlu, pasang penghalang & pagar- 25 – 26 Ags: Lengkapi sistem pengamanan berlapis, alat suara, kamera, jaring pelindung
26 Ags sore: Uji coba lengkap pastikan semuanya berfungsi baik
27 Ags hari‑H: Petugas hadir tenang, sampaikan pesan damai, buka tangan terima pendapat, jaga sampai pulang massa secara aman & tertib
Penutup Kesimpulan & Pesan Penting
“Inilah solusi yang paling tinggi dan paling bijaksana: menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan, menjaga ketertiban tanpa menutup ruang berpendapat, melindungi gedung dan sarana negara tanpa bermusuhan dengan rakyat, serta menjaga seluruh harta milik kita bersama agar tetap utuh sebab semuanya itu dibangun atas keringat seluruh bangsa Indonesia!
INGATLAH: Aturan jarak minimal 500 meter dari pagar luar gedung negara, tata cara pemasangan pagar berlapis, serta penyediaan akses resmi penyerahan pendapat SEMUA KETENTUAN INI BERLAKU WAJIB & SERAGAM di kantor pusat maupun daerah, gedung wakil rakyat, instansi pemerintahan serta lokasi yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional di SELURUH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, sampai tingkat kecamatan di Tanah Air Indonesia tercinta ini.
Kepada Yang Terhormat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Yang Terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., kiranya berkenan menyampaikan arahan dan perintah tegas kepada setiap jajaran di manapun bertugas, agar pedoman ini dilaksanakan dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab serta sikap melayani dan menghormati rakyat. Bila terlaksana, maka aspirasi didengar & diterima, ketertiban tetap terjaga, bangunan aman tak ternoda, hukum tegak lurus sama rata, dan Indonesia tetap damai, aman, serta bersatu padu di manapun kita berada.”
Pewarta : Rogers
