Jakarta, FaktaKuat.Com – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjadi sorotan publik setelah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juni 2026. Meski telah disandarkan status hukum tersebut, ia dengan tegas membantah tuduhan yang menempatkannya sebagai aktor utama dalam praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini tengah diusut secara mendalam oleh aparat penegak hukum.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menegaskan bahwa dirinya selama ini justru berada dalam posisi tertekan dan sama sekali bukan pihak yang mengendalikan praktik yang dimaksud. Sebagai wujud kesungguhan mengungkap kebenaran, ia pun mengambil keputusan strategis untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bersedia bekerja sama penuh, guna membantu penyidik menelusuri serta mengungkap pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dan pengaruh lebih besar dalam perkara tersebut.
“Selama ini beliau kerap dipojokkan seolah-olah dialah yang menjual dan mempermainkan penentuan titik dapur di berbagai daerah. Padahal menurut keterangan Pak Sony, tuduhan itu tidak sepenuhnya benar. Beliau merasa berada di bawah tekanan yang kuat, dan terdapat campur tangan serta perhatian dari nama-nama besar yang memiliki pengaruh signifikan,” ungkap Krisna Murti saat memberikan keterangan pers pada Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa meski diketahui adanya tokoh-tokoh berpengaruh tersebut, identitas mereka belum dapat diungkapkan saat ini dan akan disampaikan secara langsung oleh Sony pada waktu yang dianggap tepat dan sesuai dengan jalannya proses hukum. “Beliau menyatakan bahwa akal dan arah dari praktik ini bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Ada banyak pihak yang kedudukannya jauh lebih berpengaruh, dan nanti semuanya akan diuraikan secara terang oleh beliau kepada penyidik,” lanjutnya.
Niat tersebut telah disampaikan secara langsung kepada tim penyidik Kejaksaan Agung saat pemeriksaan pada Kamis malam, 4 Juni 2026, dan telah dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Sony siap membuka selubung informasi yang selama ini tersembunyi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
Desakan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Menyikapi perkembangan kasus ini, wartawan kritis dan vokal, Wisnu yang akrab disapa Roger, menyampaikan pandangan yang tegas dan berwawasan. Ia menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap seseorang tidak boleh menjadi batas akhir dari penyelidikan. Justru sebaliknya, kasus ini harus terus dibongkar sedalam-dalamnya hingga ke akar permasalahan.
“Walau seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, hal itu tidak lantas menjadi alasan untuk menutup pintu pengungkapan fakta yang lebih luas. Jangan pernah membiarkan kasus ini dibungkam atau dihentikan sebelum seluruh pihak yang terlibat, termasuk para pejabat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar sekalipun, dapat diseret ke meja hijau untuk dipertanggungjawabkan. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, setegas-tegasnya, dan setransparan mungkin, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun nama besar seseorang,” tegas Wisnu alias Roger.
Ia melanjutkan, di tengah kemajuan zaman yang telah serba canggih dan didukung sistem penelusuran yang modern, tidak ada kejahatan yang selamanya dapat tersembunyi dari jangkauan hukum. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut memiliki keberanian dan integritas untuk mengusut tuntas perkara ini, sehingga keadilan hakiki dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terpelihara dengan baik.
Pewarta : Roger / Wisnu
