Jakarta – Penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan pimpinan Badan Gizi Nasional beserta jajaran terdekatnya menegaskan kembali prinsip dasar bahwa kekuasaan dan amanah publik tidak kebal terhadap hukum. Langkah yang diambil aparat penegak hukum ini merupakan keputusan yang tepat dan perlu diapresiasi, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai perwujudan nyata dari komitmen menjaga integritas penyelenggaraan negara.
Peristiwa ini menjadi cermin sekaligus peringatan mendalam bagi seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis di seluruh penjuru Nusantara—mulai dari tingkatan pusat hingga daerah-daerah terpencil sekalipun. Setiap pihak yang diberi tanggung jawab mengurus program strategis ini hendaknya memahami sepenuhnya makna amanah yang diemban.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan:
1. Dadan Hindayana – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional
2. Lodewyk Pusung – Mantan Wakil Kepala Bidang Pengembangan Organisasi
3. Sony Sonjaya – Mantan Wakil Kepala Bidang Operasional Pemenuhan Gizi
Ketiganya diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis selama periode 2025–2026. Perlu dipahami oleh segenap pengelola bahwa setiap alokasi dana untuk program ini bukanlah sumber keuntungan pribadi, melainkan modal investasi bagi tumbuh kembang generasi mendatang. Kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi adalah fondasi yang tidak dapat ditawar dalam mengelola kepercayaan rakyat.
Hukum harus ditegakkan secara adil dan setara, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun pengaruh sosial seseorang. Kasus ini menjadi pengingat abadi: kepercayaan yang diberikan masyarakat adalah tanggung jawab moral dan hukum yang besar. Barang siapa menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka hukum akan berdiri sebagai benteng terakhir yang melindungi hak dan kesejahteraan publik.
Pewarta : Roger / Wisnu
