SEMARANG, FaktaKuat.Com– Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi menetapkan kewajiban verifikasi biometrik wajah untuk registrasi kartu SIM baru, yang mulai diberlakukan secara nasional pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat validitas identitas pelanggan sekaligus menekan maraknya penyalahgunaan nomor telepon yang kerap dijadikan sarana kejahatan digital.
Dengan aturan baru ini, proses pendaftaran tidak lagi hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Setiap calon pengguna wajib melakukan pemindaian wajah yang akan dicocokkan langsung dengan basis data kependudukan nasional. Tujuannya memastikan identitas yang terdaftar benar-benar milik orang yang bersangkutan, sehingga praktik penggunaan data palsu atau anonim dapat diminimalkan hingga tingkat terendah.
Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan kasus penipuan daring, penyebaran informasi keliru, serta berbagai tindak kejahatan siber yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi di sejumlah operator telekomunikasi, teknologi pengenalan wajah terbukti memiliki akurasi jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, menjadikannya solusi tepat untuk menjaga ketertiban ekosistem komunikasi.
Menyikapi kebijakan strategis tersebut, Wisnu alias RG—tokoh yang dikenal vokal dan kritis dalam mengawal isu publik dan digital—memberikan apresiasi serta dukungan penuh. Baginya, regulasi ini merupakan terobosan cerdas dan program yang sangat bernilai bagi masyarakat.
“Saya sangat mendukung sepenuhnya langkah pemerintah ini. Ini adalah program yang sangat bagus dan bermakna besar, terutama untuk membendung perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Di tengah kondisi kejahatan siber yang semakin meningkat tajam dan mengancam saat ini, sistem ini adalah benteng nyata yang kita butuhkan demi melindungi ruang digital kita dari kerugian yang lebih luas,” tegas Wisnu. Ia menambahkan, ketegasan verifikasi identitas adalah kunci agar kemajuan teknologi sejalan dengan rasa aman masyarakat.
Pemerintah menegaskan aturan ini hanya berlaku untuk nomor baru, sementara pelanggan lama tidak perlu melakukan registrasi ulang selama datanya sudah tercatat benar. Sejumlah operator seluler pun dikabarkan telah menyiapkan infrastruktur, sistem, dan sumber daya manusia agar penerapan aturan ini berjalan lancar.
Terkait kekhawatiran atas keamanan data pribadi, Kemkomdigi menjamin seluruh data biometrik akan dikelola secara ketat sesuai peraturan perlindungan data yang berlaku, dan hanya digunakan untuk keperluan verifikasi identitas semata.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dunia telekomunikasi Indonesia menjadi lebih aman, terpercaya, dan tangguh menghadapi tantangan ancaman kejahatan siber di masa mendatang.
Pewarta : Rogers/ Wisnu
