Mandailing Natal – Sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bereaksi keras terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut-sebut terjadi di lingkungan MTs GUPPI Malintang. Dugaan tersebut mengarah kepada oknum Kepala Madrasah, Amir Mahmud Batubara.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul informasi terkait dugaan pungli terhadap guru honorer dengan dalih pembayaran PSSB (Pakaian Seragam Siswa Baru) yang dinilai memberatkan. Selain itu, Amir Mahmud juga diduga melakukan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada akhir tahun 2025 dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal.
Presidium JAM NU (Jaringan Aktivis Muda Nahdlatul Ulama) Kabupaten Madina, Ali Samhur Hasibuan, MA, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola MTs GUPPI Malintang.
“Kita mendesak Kapolres Madina, Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Madina agar segera melakukan audit menyeluruh dan pemeriksaan intensif terhadap Amir Mahmud selaku Kepala MTs GUPPI Malintang terkait tata kelola madrasah yang dinilai bermasalah,” tegas Ali Samhur kepada media, Kamis (29/5/2026).
Menurutnya, aroma dugaan korupsi berkedok pungli tersebut harus segera diproses secara hukum demi menjaga marwah dunia pendidikan Islam.
“Kita meminta agar Amir Mahmud dipanggil dan diperiksa untuk memastikan benar atau tidaknya praktik tersebut. Jika terbukti, tentu ini sangat melukai hati masyarakat dan mencoreng dunia pendidikan Islam,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris SP3M (Sentra Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Madina), M. Yahya Rangkuti, turut menyoroti dugaan pemotongan dana PIP serta pungli terhadap guru honorer yang dinilai sebagai tindakan tidak manusiawi.
“Seharusnya seorang kepala madrasah mampu menjadi teladan. Jika terus muncul persoalan seperti ini, sebaiknya Amir Mahmud melakukan introspeksi diri dan mempertimbangkan mundur dari jabatannya,” kata Yahya melalui sambungan WhatsApp.
Tak hanya itu, Ketua DPC Garda Mahasiswa Madina, M. Dahler Lubis, juga menyoroti pengelolaan Dana BOS madrasah yang dinilai tidak transparan.
“Dana BOS wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan kepada publik. Jika tidak transparan, itu merupakan pelanggaran serius,” tegas Dahler.
Ia mengaku pihaknya telah mengantongi sejumlah data terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berpotensi masuk ke ranah pidana korupsi.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melaporkannya secara resmi,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala MTs GUPPI Malintang, Amir Mahmud Batubara, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli terhadap guru honorer, pemotongan dana PIP, maupun pengelolaan Dana BOS yang dipersoalkan.
Awak media mengaku kesulitan menemui yang bersangkutan karena jarang berada di sekolah. Meski demikian, upaya konfirmasi akan terus dilakukan demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi hak publik untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.
(TIM)
