Semarang, 29 Mei 2026 – Pemerintah Kota Semarang diminta segera bertindak tegas dan tanpa kompromi menertibkan seluruh usaha karaoke yang sengaja mengelak kewajiban, tidak taat aturan, hingga berani mengklaim memiliki izin paling resmi namun nyatanya melanggar hukum. Tidak boleh ada ampun bagi pelaku usaha yang merugikan pendapatan daerah dan mencederai rasa keadilan publik.
Walikota Semarang wajib mengeluarkan perintah lugas kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, hingga Dinas Perdagangan, untuk bergerak bersatu menegakkan aturan. Segera tindak tegas para pengusaha yang sengaja menunda, menolak, atau menghindari pembayaran retribusi daerah. Terlebih bagi mereka yang berkilah memegang izin resmi, namun nyata-nyata tidak memenuhi syarat serta mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku. Aturan daerah harus ditegakkan sekuat tenaga, tanpa pandang bulu, demi menjaga wibawa hukum dan keadilan bagi semua pihak.
Perlu digarisbawahi dengan tegas kepada seluruh pengusaha karaoke: kepemilikan izin usaha, meski diklaim paling lengkap dan resmi, bukanlah kekebalan hukum. Dokumen izin hanyalah legitimasi operasional, sama sekali bukan alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban pembayaran retribusi. Siapa pun yang menghindar, menunggak, atau menolak menunaikan kewajiban keuangan kepada daerah, telah melakukan pelanggaran nyata yang wajib ditindak seketika tanpa toleransi.
Dinas Perdagangan memiliki tanggung jawab krusial memastikan seluruh pelaku usaha beroperasi sesuai kaidah, etika, dan peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun berbisnis tanpa melengkapi administrasi dan menunaikan kewajiban keuangan. Sikap enggan membayar retribusi bukan sekadar kelalaian, melainkan perbuatan yang merusak ketertiban, mencederai rasa keadilan, dan menggerogoti potensi pendapatan daerah.
Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, langkah penindakan harus dilaksanakan setegas-tegasnya: mulai dari pemberian peringatan keras, penerapan denda maksimal, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan izin usaha secara mutlak. Bagi yang tetap keras kepala dan tidak mau taat aturan, wajib diperintahkan mengosongkan tempat usaha atau ruko yang ditempati. Ruang usaha tersebut selanjutnya harus diserahkan kepada pengusaha lain yang lebih jujur, patuh hukum, dan siap melunasi kewajiban tepat waktu. Kebijakan ini mutlak dilaksanakan agar peluang usaha hanya dimiliki oleh mereka yang mendukung pembangunan kota, bukan yang justru merugikannya.
Ketidakpatuhan segelintir oknum tidak hanya mengurangi Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pengusaha jujur yang sudah taat aturan. Oleh sebab itu, ketegasan dan konsistensi penindakan adalah keharusan mutlak.
Tujuannya sangat jelas: seluruh pelaku usaha harus berdiri setara, tunduk pada aturan yang sama, dan menanggung kewajiban yang sama. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang kebal hukum. Hanya dengan ketegasan ini, seluruh pengusaha akan sadar dan patuh membayar retribusi, pendapatan daerah terjaga secara optimal, serta pembangunan Kota Semarang dapat berjalan maksimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Pewarta : Roger/ Wisnu
