Semarang – Wisnu, yang dikenal luas dengan sebutan Roger, adalah seorang wartawan yang senantiasa menempatkan prinsip kebenaran dan kewajiban mengawal negara sebagai landasan perjuangannya. Dengan suara yang tegas, pandangan yang berwawasan luas, serta kritik yang tajam namun beralasan, ia menguraikan secara mendasar mengenai urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem sanksi dan pelaksanaan putusan pengadilan harus segera diwujudkan dalam Waktu Sesingkat-Singkatnya tanpa penundaan sedikit pun. Seluruh kebijakan dan tindakan hukum tersebut harus berlandaskan sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diterapkan secara mutlak tanpa memandang latar belakang, kedudukan, atau kekuasaan yang dimiliki seseorang.
Roger juga menyampaikan permohonan yang sungguh-sungguh serta harapan besar secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ia memohon agar pemimpin tertinggi negara ini memberikan perhatian dan prioritas utama terhadap permasalahan ini. Menurutnya, penegakan keadilan bukan sekadar kewajiban formal, melainkan syarat mutlak dan prasyarat utama untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata, dijalankan dengan keadilan Seadilnya yang paling sempurna, dan berlandaskan nilai-nilai peradaban luhur bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Roger menegaskan perlunya perubahan mendasar pada sistem pemenjaraan bagi para pelaku korupsi. Ia menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bagi mereka haruslah menjadi tempat yang benar-benar mampu menimbulkan rasa jera yang mendalam, bukan sekadar tempat tinggal atau fasilitas yang disediakan dengan kenyamanan berlebihan. Seluruh fasilitas di dalamnya harus dibuat seperlunya saja, bersifat sederhana, dan terbebas dari segala kesan kemewahan atau kenyamanan yang tidak wajar. Perlakuan terhadap para koruptor harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya; bahkan harus lebih berat dan menimbulkan penderitaan yang lebih besar dibandingkan perlakuan yang diterima oleh rakyat biasa yang melakukan pelanggaran hukum umum. Hal ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi jauh lebih luas, lebih merusak, dan lebih berbahaya bagi kehidupan serta masa depan seluruh bangsa.
“Korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan tertulis, melainkan kejahatan yang bersifat sistemik. Kejahatan ini merobek fondasi keadilan, merampas hak-hak dasar kehidupan rakyat, dan mencederai masa depan bangsa secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menampilkan ketegasan yang luar biasa: berikanlah hukuman yang benar-benar mampu menimbulkan rasa jera sejeranya, sanksi yang berat dan setimpal dengan kerusakan serta dampak kehancuran yang ditimbulkannya, kepada setiap pejabat yang terbukti telah mengkhianati amanah yang diembannya.
Penjara harus menjadi tempat yang mengembalikan mereka pada keterbatasan hidup, jauh dari kemewahan yang selama ini mungkin mereka nikmati dari hasil curian negara. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan; bahkan harus lebih berat dibandingkan rakyat kecil yang bersalah, karena beban dosa dan kerugian yang mereka timbulkan jauh lebih besar. Di hadapan hukum, segala bentuk kedudukan akan lenyap maknanya, segala kekuasaan harus tunduk pada kebenaran. Hukum harus berdiri tegak, berlaku adil dan sama berat bagi siapa pun yang berada di atas maupun di bawah,” ujar Roger dengan nada yang tegas, penuh makna, dan disertai penekanan yang mendalam.
Ia menambahkan bahwa keadilan yang sejati hanya akan terwujud apabila sanksi hukum dirasakan dengan beban yang sama beratnya, bahkan lebih berat bagi penjahat negara, oleh setiap orang tanpa terkecuali. Ketegasan dalam menjatuhkan hukuman yang berat dan kondisi penjara yang tidak disesuaikan dengan keinginan pribadi bukanlah bentuk pembalasan atau dendam semata, melainkan wujud nyata dari perlindungan negara terhadap hak-hak rakyat, serta pondasi yang kokoh agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan dapat dipulihkan sepenuhnya.
“Langkah yang tegas ini akan menjadi bukti sejarah bahwa negara ini berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Hanya dengan cara inilah kesejahteraan yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh seluruh putra-putri bangsa, tanpa ada yang dirugikan dan tanpa ada yang diistimewakan,” pungkasnya.
Pewarta : Tim/Red
