Semarang, 17 Mei 2026 – Ancaman narkotika kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkoba serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyimpangan hukum, seorang jurnalis kritis, Wisnu alias Roger, menyampaikan pernyataan sikap keras dan tanpa kompromi terkait pentingnya menjaga integritas penegak hukum demi menyelamatkan masa depan bangsa.
Sebagai insan pers yang memegang amanah publik, Roger menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh memberikan ruang sedikit pun terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, perang terhadap narkotika bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.
“Seluruh wilayah Indonesia wajib dibersihkan dari narkoba hingga ke akar-akarnya. Tidak boleh ada celah bagi bandar, pengedar, maupun pihak yang mencoba mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi,” tegas Roger saat menyampaikan pandangannya, Sabtu dini hari (17/05/2026).
Roger juga menyoroti keras praktik-praktik penyimpangan hukum yang diduga masih terjadi dalam proses penanganan kasus narkotika. Ia menilai, apabila ada oknum aparat yang menjadikan penegakan hukum sebagai alat transaksi, memperjualbelikan perkara, atau membebaskan pelaku demi imbalan materi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terbesar terhadap negara dan rakyat.
Menurutnya, sejarah kelam keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba harus dijadikan pelajaran penting agar tidak kembali terulang. Ia meminta seluruh institusi penegak hukum memperkuat pengawasan internal dan memastikan integritas menjadi pondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.
“Penegak hukum harus berdiri di garis paling depan sebagai teladan moral dan kepatuhan hukum, bukan justru menjadi pelindung kejahatan. Jika aparat berpihak kepada sindikat narkoba, itu adalah kemunduran peradaban,” ujarnya dengan nada tegas.
Tak hanya berbicara soal penindakan, Roger juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan secara benar dan manusiawi terhadap para pengguna maupun pihak yang telah menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menilai proses pemulihan harus dijalankan secara serius, transparan, dan tidak boleh dijadikan formalitas semata.
“Rehabilitasi bukan bisnis dan bukan alat permainan. Itu adalah proses pemulihan manusia agar tidak kembali terjerumus dalam lingkaran narkoba,” tambahnya.
Pandangan yang disampaikan Roger disebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang selama ini menegaskan bahwa tidak boleh ada aparat penegak hukum yang menjadi pendukung ataupun pelindung jaringan narkotika. Penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi dinilai sebagai tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara hukum.
Dalam konteks pemberantasan narkoba, Roger juga menyoroti pentingnya peran Kapolri sebagai pemimpin tertinggi institusi kepolisian. Menurutnya, Kapolri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, menjalankan tugas dengan integritas tinggi serta tidak menyimpang dari koridor hukum.
Ia menegaskan bahwa Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek di seluruh Indonesia harus mampu menjadi pemimpin yang tegas, bersih, dan berani menindak anggota yang terbukti terlibat dalam praktik penyimpangan hukum ataupun jaringan narkoba.
Roger berharap seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, media, dan aparat penegak hukum, dapat bersatu dalam satu barisan melawan bahaya narkotika demi menyelamatkan generasi muda Indonesia.
“Jika hukum ditegakkan tanpa kompromi, aparat bekerja dengan integritas, dan seluruh aturan dijalankan secara murni tanpa permainan, maka Indonesia akan mampu membersihkan diri dari ancaman narkoba. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal masa depan bangsa,” pungkasnya.
Pewarta : Redaksi / Tim
