MOJOKERTO — Tim kuasa hukum Wartawan Amir yang dipimpin Advokat Rikha Permatasari melayangkan sikap tegas terhadap penanganan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kliennya. Mereka menilai terdapat indikasi ketidakwajaran dalam konstruksi perkara yang harus diuji secara terbuka dan objektif, Jum’at 03/04/2026.
Pernyataan tersebut juga merespons pandangan Tjetjep Mohammad Yasien yang menyoroti kemungkinan adanya persoalan lebih luas di balik kasus ini.
Sebagai langkah hukum, pada 1 April 2026, tim kuasa hukum telah mengirimkan permintaan resmi salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik Satreskrim Polres Mojokerto (Nomor: 132/Salinan BAP/IV/2026).
Rikha menegaskan, dokumen tersebut merupakan hak dasar dalam pembelaan dan bagian penting untuk menguji keabsahan proses penyidikan.
Kuasa hukum memberikan batas waktu tiga hari. Jika tidak dipenuhi, mereka memastikan akan menempuh langkah lanjutan, termasuk praperadilan dan pelaporan dugaan maladministrasi.
“Ini bukan sekadar prosedur, tetapi menyangkut transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Rikha.
Tim kuasa hukum menilai perkara ini tidak hanya berdampak pada kliennya, tetapi juga menjadi ujian terhadap integritas aparat penegak hukum dalam menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan.
Pewarta : Tim/ Roger
