JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, serta menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Status siaga 1 diberlakukan mulai 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan dengan dinamika situasi keamanan yang berkembang.
Dalam telegram tersebut, Panglima TNI mengeluarkan sejumlah instruksi penting kepada seluruh satuan TNI. Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diperintahkan menyiagakan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista), sekaligus meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian seperti bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta api, terminal bus hingga kantor PLN.
Selain itu, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diperintahkan untuk meningkatkan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam guna mengantisipasi potensi ancaman dari udara.
Sementara itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk melakukan pendataan dan pemetaan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Langkah ini juga mencakup perencanaan evakuasi jika situasi di kawasan Timur Tengah semakin memburuk, dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Khusus di wilayah ibu kota, Kodam Jaya/Jayakarta diperintahkan meningkatkan patroli keamanan di sejumlah objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar guna menjaga kondusivitas situasi di wilayah Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan siaga ini merupakan bagian dari tugas TNI sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk melindungi bangsa dan negara.
“Langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi dinamika situasi global maupun menjaga stabilitas keamanan nasional,” ujarnya.
TNI juga menegaskan bahwa setiap perkembangan situasi di lapangan wajib dilaporkan secara berkala kepada Panglima TNI sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut.
Pewarta: WISNU (Roger)
